WahanaListrik.com | Tak mau kalah dari Batam, Pemprov Kepri bakal mengerahkan segala kewenangan demi merealisasikan rencana investasi energi hijau, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Tanjungpinang.
Gubernur Ansar berjanji menfasilitasi, termasuk persoalan lahan.
Baca Juga:
Layanan Listrik Hijau PLN Bantu Petani Tambak Udang di Sulsel Hemat Biaya Operasional dan Tembus Pasar Ekspor
Ansar meminta BPN membantu mengurus keperluan lahan. Sebab, titik krusial PLTS terpusat di ketersediaan lahan, apalagi dengan rencana kebutuhan lahan seluas 200 haktare.
Penegasan Gubernur Ansar terlontar saat rapat paparan investasi PLTS, Senin (20/12/2021). Saat paparan terungkap, rencana investasi nantinya berpusat di Tanjungpinang, kawasan FTZ.
Ada tiga perusahan, terungkap dalam paparan kemarin, bertindak sebagai konsorsium, yakni PT Pasir Panjang Nusantara, berstatus PMDN sebagai mitra lokal sekaligus kontraktor utama dan konsultan perizinan.
Baca Juga:
Pemkab Trenggalek Jadi Inisiator Penggunaan Energi Bersih dengan REC PLN di Jatim
Kemudian PT Eco Solar Energi, berstatus PMA dari Korea Selatan, menjadi fasilitator teknologi sekaligus bertindak sebagai Independent Power Producer, dan PT Kemayan Bintan, PMDN, sebagai pemilik lahan.
Ansar menyebut, rencana investasi seperti mengabulkan kebijakan Presiden Jokowi terkait perlaihan enegeri fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) di Tanah Air.
Lahan menurut Ansar, harus dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak lantara luasan diperlukan 200 hektare.
“Untuk itu, saya minta seluruh pihak terkait bekerja secara simultan, seperti BPN agar dapat membantu mengurus masalah lahan agar lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Disnaker Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan untuk penyediaan tenaga kerja, dan persoalan perizinan akan kita fasilitasi," ujar Ansar, saat itu.
Ansar berulang mewanti-wanti soal lahan. Dia ingin memastikan urusan lahan nantinya clear, termasuk jika ada urusan dengan masyarakat.
“Kemudian untuk masalah perizinan, supaya tidak ribet, klasifikasikan semua izin yang diperlukan, kemudian lakukan secara simultan," perintah Gubernur.
Ansar berharap, daftar persoalan secepatnya ada jalan keluar, sehingga investasi dapat bergulir di tahun 2022 sekaligus mengungkit kebijakan pemulihan ekonomi, khususnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Iman Sugianto, perwakilan PT Pasir Panjang Nusantara memaparkan, secara garis besar teknologi dipakai dalam investasi nantinya.
Kata dia, PT Eco Solar Energy berpengalaman menggarap PLTS.
"Proyek PLTS sudah dikerjakan antara lain di Korea Selatan di tiga lokasi, masing-masing berkapasitas 93, 100 dan 100 MW. Untuk Kepri, setelah melalukan survei di beberapa titik lokasi, sudah ditentukan di Tanjungpinang, tepatnya di FTZ Dompak," ungkap Imam.
Teknologi dipakai PLTS nantinya Energy Storage System (ESS). Sehingga PLTS tidak perlu gardu induk. Soal tenaga kerja, rencana merekrut tenaga lokal sebanyak 1.000-1.500 pekerja.
Komposisi, 5 persen konsorsium dan 95 persen tenaga kerja lokal.
"Nanti akan kita serahkan list data tenaga kerja dibutuhkan, serta akan diberikan pelatihan terlebih dahulu sebelum comissioning (bertugas)," kata Imam.
Nah, lahan seluas 200 hektare katanya, dapat memproduksi listrik kapasitas 100 MW untuk panel, dan dengan ESS sebesar 600 M. Kapasitas keseluruhan 800 MW.
Selain menyuplai PLN, kata Imam, produksi listrik juga direncanakan melistriki FTZ Tanjungpinang.
"Juga sudah ada rencana ekspor ke Singapura dalam bentuk kontainer baterai lithium," ungkap Iman.
Hadir dalam paparan kemarin, Pj. Sekdaprov Kepri Lamidi, Asisten II Setdaprov Syamsul Bahrum, Kepala Kanwil BPN Kepri Askani, Kepala Dinas ESDM Hendri Kurniadi, Karo Pemerintahan M. Darwin, Dirut PT Pasir Panjang Nusantara Lisa Haerunnisaa, Dirut PT Eco Solar Energi Lee Nam Hak, Direktur PT Kemayan Bintan Ferry Lee, dan Kepala BP FTZ Tanjungpinang, Ikhsan Fansyuri.
Kendati belakangan, penjajakan investasi PLTS di Tanjungpinang bakal menjadikan Kepri, untuk sebagian, magnet investasi energi hijau.
Sebab, di Batam, telah diteken kerjasama ekspor listrik ke Singapura dari PLTS, masing-masing konsorsium BP Batam dan konsorsium PT PLN Batam, keduanya sama-sama menggandeng perusahaan Singapura.
Sebelum ini, Pemprov Kepri juga menjajaki kerjasama energi hijau dengan PT Pertamina melalui anak usahanya. [Tio]
