WahanaListrik.com | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyambut baik kesiapan PLN menjadi BUMN yang membangun dan mengoperasikan PLTN (pembangkit listrik tenaga nuklir).
PLN menyatakan siap menerima amanah Pemerintah dalam pembangkit listrik energi nuklir sesuai program pengembangan energi bersih.
Baca Juga:
Jepang Tegaskan Pelepasan Air Olahan ALPS Fukushima Penuhi Standar Keamanan Internasional
Menurut perhitungan PLN, listrik nuklir baru muncul dalam simulasi supply-demand listrik pada tahun 2038.
"Pernyataan Dirut PLN yang disampai dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI tentang RUU EBT, Selasa, (14/12/2021) sangat menyakinkan. Karena itu Pemerintah perlu menyambut baik kesempatan ini agar rencana pengembangan EBT dapat terselenggara dengan baik," kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, energi nuklir, sebagai salah satu sumber EBT, dapat menjadi opsi yang menarik, karena bisa menjadi pembangkit based load (beban dasar) menggantikan PLTU (pembangkit listrik batu bara) di samping sumber air dan matahari.
Karena saat ini Indonesia sangat membutuhkan sumber energi yang bersih dan murah agar harga keekonomiannya kompetitif.
"Dari sisi kemampuan, SDM nasional kita sudah terlatih dalam mengoperasikan reaktor nuklir baik yang ada di Yogyakarta, Bandung maupun Puspiptek Serpong di bawah pengelolaan BATAN yang saat ini dilebur ke dalam BRIN. Karenanya dengan tambahan sedikit pelatihan diperkirakan mampu mengelola PLTN," terang Mulyanto.
Untuk itu, Mulyanto menambahkan, kelembagaan nuklir ini perlu diperkuat. Pertama kembalikan BATAN sebagai badan penyelenggara ketenaganukliran yang mandiri, sesuai dengan amanat UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran.
"Tidak seperti sekarang yang dilebur ke dalam BRIN," tegas Mulyanto.
Kedua Pemerintah perlu membentuk Nuclear Energi Programme Implementation Organization (NEPIO) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Baca Juga:
Utusan China Serukan Pengawasan Internasional atas Pembuangan Nuklir PLTN Fukushima
"Lembaga ini berfungsi secara khusus untuk mempersiapkan pembangunan dan pengoperasian PLTN yang pertama. Karena bersifat lintas lembaga dan lintas sektor, persiapan pembangunan PLTN membutuhkan organisasi pelaksana semacam ini, agar komprehensif dan fokus. Pengalaman berbagai negara dalam pembangunan PLTN pertama mereka menunjukkan urgensi adanya lembaga semacam NEPIO ini," jelas Mulyanto. [Tio]
