WahanaListrik.com | Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) telah menetapkan Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama PLN menggantikan Zulkifli Zaini.
Surat Keputusan RUPS tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Pusat PLN di Jakarta dan berlaku sejak 6 Desember 2021.
Baca Juga:
Waspada Banjir, Ini Tips Amankan Listrik saat Air Masuk Rumah
Menteri BUMN berharap, Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN yang baru bisa membuat terobosan untuk mempercepat transisi energi sehingga tidak membebani negara dan masyarakat.
Harapan pemerintah ini bukan tanpa alasan, sebab Darmawan Prasodjo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PLN, merupakan ahli energi dan kelistrikan yang telah berpengalaman puluhan tahun sejak masa kuliahnya dan berlanjut ke karier profesionalnya.
Darmawan menempuh Post Doctoral di Nicholas Institute Duke University, Amerika Serikat pada bidang energi dan lingkungan dengan fokus pada perubahan iklim, energi baru terbarukan, transisi energi, dan international climate agreement.
Baca Juga:
Era Energi Terbarukan, ALPERKLINAS: Transisi Energi Harus Didukung Semua Pihak
Untuk jenjang Doktoralnya pada Ekonomi Terapan dengan fokus pada energy policy, energy modelling, dan perubahan iklim di Texas A&M University, Amerika Serikat.
Disertasi Darmawan membahas secara komprehensif mengenai penerapan kebijakan cap and trade, perdagangan karbon, dan operasionalisasi teknologi Carbon Capture Storage di sektor power and utility industri kelistrikan AS.
Sebagai ahli perubahan iklim di tingkat internasional, Darmawan memiliki kemampuan lengkap dan mampu bertindak strategis sekaligus operasional.
Kuat dalam pemetaan risiko baik teori maupun praktik, sehingga bisa merancang dan menerapkan strategi dan taktik mitigasi risiko yang dapat dijalankan perusahaan. Memiliki pemahaman dan pengetahuan investasi dan korporasi, sehingga dapat melihat potensi, peluang, dan merancang visi masa depan perusahaan.
Dengan pengalamannya di organisasi presidential circle pada bidang energi dan infrastruktur, Darmawan sangat paham aspek legal dan regulasi, sistem kontrak migas dan kelistrikan, makro-mikro ekonomi, serta pengawalan dan dukungan kebijakan.
Dalam menghadapi setiap tantangan, Darmawan selalu mampu menemukan solusi inovatif dan melakukan debottlenecking di berbagai krisis sektoral, serta melancarkan upaya penyelamatan finansial perusahaan.
Dengan jaringan dan pengalamannya yang panjang di pemerintahan, Darmawan menyadari betapa pentingnya penyiapan korporasi secara forward looking dengan merancang Carbon Neutral 2060 dan energy transition mechanism dalam pencapaian target sekaligus penguatan kapasitas industri nasional.
Dalam prosesnya, Darmawan mengkonsolidasi titik temu solusi dari berbagai aspek yaitu bisnis, teknis, dan regulasi serta policy. Salah satunya adalah dalam penyelarasan regulasi jangka panjang pada UU EBT dan Perpres EBT.
Paham Bisnis PLN
Sebagai Komisaris PLN (2018-2019), Darmawan sangat mengerti bisnis PLN yang amat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah sehingga dapat memberikan masukan akurat dengan orientasi meningkatkan efisiensi korporasi.
Dalam posisinya, Darmawan berhasil menjaga dan mengawasi segala program on the track dan menjaga kondisi keuangan perusahaan.
Semasa tugasnya sebagai regulator yaitu di Kantor Staf Presiden menjabat Deputi Bidang Energi dan Infrastruktur (2015-2019), Darmawan berhasil mengelola dan melakukan berbagai debottlenecking Program Prioritas pemerintahan Jokowi.
Darmawan menjadi mitra strategis PLN dalam mengawal implementasi Program 35 GW. Dengan pengalamannya di bidang energi, Darmawan berhasil mengelola kebijakan energi dan infrastruktur yang menjadi pembeda penting pemerintahan Jokowi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Karena kepiawaiannya, dia berhasil mengurai berbagai sumbatan di proyek-proyek mangkrak, mengawal, dan mengakselerasi jalannya Program Prioritas dengan komunikasi strategis dan konsolidasi multistekeholders dari lintas Kementerian/Lembaga, sampai level Daerah.
Tidak hanya itu, selama menjadi Wakil Direktur Utama PLN (2019-2021), Darmawan juga sukses mengemban amanah sebagai Chief Transformation Officer (CTO) yang bertugas untuk mengawal program-program transformasi PLN.
PLN yang merupakan BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi menjalankan misi besar menerangi dan menggerakkan negeri.
Memiliki visi menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara, PLN bergerak menjadi pilihan nomor satu pelanggan untuk solusi energi. PLN mengusung agenda transformasi dengan aspirasi Green, Lean, Innovative, dan Customer Focused demi menghadirkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
Sepanjang 2021, tak kurang dari 50 proyek infrastruktur kelistrikan senilai Rp 8,8 triliun telah berhasil dirampungkan PLN. Penyelesaian proyek-proyek ini bakal memperkuat keandalan pasokan listrik ke wilayah DKI Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat.
Adapun 50 infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional tersebut terdiri dari 26 proyek gardu induk dengan total kapasitas 1.380 MVA, 23 jaringan transmisi sepanjang 271,5 kms, dan sebuah pembangkit berkapasitas 171 MW.
Meski dalam kondisi pandemi, PLN tetap melakukan pembangunan ketenagalistrikan demi pasokan listrik yang andal bagi pelanggan. Infrastruktur kelistrikan ini menjadi modal utama untuk pemulihan ekonomi nasional.
Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi kunci dan bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan.
Untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama KTT G20, PLN akan menerjunkan 550 petugas siaga untuk mengamankan pembangkit sampai dengan lokasi venue acara setiap hari.
Dari sisi suplai daya, sistem kelistrikan Bali sudah siap untuk menyelenggarakan pergelaran KTT G20. Dengan daya mampu sistem sebesar 1.322,1 Mega Watt (MW), beban puncak tertinggi pada 2021 tercatat sebesar 754,6 MW. Sehingga masih ada cadangan daya atau reserve margin sebesar 567,8 MW atau 42,9 %
Saat ini PLN sudah melalukan proses relokasi pembangkit dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati ke Pembangkit Listrik tenaga gas (PLTG) Pesanggaran sebesar 100 MW.
Proses ini ditargetkan selesai pada Oktober 2022, sehingga pada waktu KTT berlangsung total daya mampu sistem di Bali akan memiliki kapasitas sebesar 1.422,1 MW.
PLN pun memprediksikan beban puncak saat penyelenggaraan KTT G20 sebesar 980 MW.
Darmawan pun berharap setelah acara KTT G20 selesai, demand terhadap listrik PLN dapat bertahan di angka tersebut.
Selain memastikan keandalan pasokan listrik, PLN juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pengisian energi kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi rencana para kepala negara yang akan menggunakan mobil listrik.
Akan ada 500 mobil listrik yang akan digunakan oleh para delegasi KTT G20. Tentu jumlah SPKLU yang ada saat ini masih kurang.
Maka dari itu, PLN akan menambah pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Fast Charging sebanyak 21 unit di 15 shelter di lokasi-lokasi strategis milik PLN.
Seluruh SPKLU yang akan dibangun ini merupakan tipe Fast Charging, dengan rincian 12 unit tipe 25 kilo Watt (kW) dan 9 unit tipe 50 kW.
Saat ini total SPKLU yang dimiliki oleh PLN di seluruh Indonesia total berjumlah 68 unit.
Dia pun menargetkan pada tahun depan PLN akan semakin masif menambah SPKLU. Sehingga para pemilik kendaraan listrik tak lagi ragu untuk menggunakan kendaraan listriknya.
Berdasarkan data yang ada saat ini, dari 14.400 unit kendaraan listrik yang telah beroperasi, sekitar 12 ribu lebih di antaranya adalah motor listrik dan 1.656 unit merupakan mobil listrik. PLN pun terus aktif menyediakan SPKLU untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.
KTT G20 ini akan menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi.
Berbagai upaya pun telah dilakukan PLN untuk mendukung transisi ke energi bersih. Mulai dari meningkatkan bauran energi bersih hingga mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik. [Tio]
