WahanaListrik.com | Komisi VI DPR RI mendorong konversi kompor LPG ke kompor induksi menjadi program prioritas bagi PT PLN (Persero) pada tahun ini.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan program tersebut akan mengurangi ketergantungan impor BBM, di samping dapat mengatasi persoalan oversupply listrik yang saat ini tengah dihadapi PLN.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Apalagi, jelas dia, saat ini LPG sedang langka dan harganya mahal sehingga sangat membebani masyarakat.
"Saya berharap Pak Dirut PLN bisa menyelesaikan sengkarut LPG dengan menjadikan program kompor listrik menjadi program prioritas," ujar Andre, seperti dikutip dari laman resmi DPR, Senin (28/3/2022).
Menurut Andre, program ini akan menghasilkan efisiensi untuk negara sebesar Rp 60 triliun.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
"Karena dari data yang saya baca, memasak 10 liter air menggunakan kompor listrik hanya mengeluarkan biaya Rp 1.200, sementara jika menggunakan LPG non subsidi mencapai Rp 6.000," ujar Andre.
Selain konversi kompor LPG ke kompor induksi, Andre juga mendukung rencana PLN untuk menggalakkan akselerasi program kendaraan listrik.
Anggota Komisis VI dari Fraksi PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga menyatakan dukungannya.
Dia bahkan mempertanyakan kenapa program tersebut masih belum terdengar gaungnya.
Padahal, dia menambahkan kondisi saat ini penggunaan listrik rumah tangga sudah melampaui industri.
"Momen ini perlu dimaksimalkan. Kebijakan konversi ke kompor induksi menurut saya bisa menjadi solusi dari oversupply PLN," tegasnya.
Menurut Deddy, PLN harus segera membuka ruang dialog dengan kementerian-lembaga pemerintah lainnya, terkait kebijakan peralihan kompor gas ke kompor listrik ini agar segera berjalan lebih cepat.
“Harus terintegrasi, misalkan antara PLN dan Pertamina. Mungkin harus mulai berdialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementeraian ESDM,” jelas anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini.
Di sisi lain, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Rafli meminta PLN agar dapat membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di tiap provinsi di Indonesia untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik.
Menurutnya, PLN tidak harus menunggu ada konsumen yang menggunakan kendaraan listrik terlebih dahulu karena pada dasarnya mereka juga menunggu infrastruktur terlebih dahulu.
"Setelah ada infrastruktur orang akan melihat, sehingga tertarik untuk mengadopsi mobil listrik," imbuhnya.
Program pemberian diskon untuk pengguna home charging mobil listrik pada pukul 22.00-05.00 oleh PLN juga dinilai sebagai langkah tepat oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Hanya saja, dia mengingatkan PLN harus memastikan ketersediaan suplai listrik dapat mencukupi ketika banyak masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik.
"Jangan sampai di saat masyarakat sudah beralih, PLN justru kecolongan dari sisi pembangkitannya," tegasnya.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Nusron Wahid, DRP akan mendukung PLN untuk dapat menyukseskan program konversi kompor LPG ke kompor induksi dan akselerasi ekosistem kendaraan listrik.
Karena kalau tidak, dia khawatir PLN akan semakin 'babak belur' karena listriknya tidak terserap.
Dia pun meminta PLN agar segera melaporkan kepada Komisi VI DPR RI tentang perkembangan dan strategi PLN untuk mewujudkan hal ini.
"Kira-kira kalau 50 persen rumah tangga Indonesia, 50 persen menggunakan kompor listrik sudah bisa mengurangi berapa persen dari total oversupply tersebut. Kedua, kira-kira berapa persen pada tahun 2024 mobil listrik yang harus sudah terpakai untuk mengurangi oversupply berapa besar," papar Nusron. [Tio]
