WahanaListrik.com | Dalam rangka menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pemerintah berkomitmen mendorong transisi energi menuju Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.
Kementerian ESDM pun telah menyusun prinsip pelaksanaan Net Zero Emission dan peta jalan transisi energi, salah satunya melalui penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon.
Baca Juga:
Pertumbuhan Tinggi, Dirjen ESDM: Masalah Over Supply Listrik di Jawa-Bali Akan Teratasi
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Munir Ahmad, pada sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik, Kamis (02/12/2021).
Munir mengungkapkan, Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan emisi GRK, yaitu sebesar 29% dari Bussines as Usual (BaU) atau sebesar 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030.
Sesuai dokumen updated Nationally Determined Contribution (NDC), sektor energi memiliki target untuk menurunkan emisi GRK sebesar 314 juta Ton CO2e dari BaU di tahun 2030 dan 446 juta Ton CO2e dengan bantuan internasional.
Baca Juga:
Tarif Listrik Triwulan IV Tidak Naik, PLN Jaga Pelayanan Listrik Tetap Andal
Perdagangan emisi ini, lanjut Munir, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, wajib diberlakukan paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak PP tersebut diberlakukan, yaitu 10 November 2024.
Sebagai persiapan menuju tahapan mandatory di tahun 2025, maka pada tahun ini, Ditjen Ketenagalistrikan mulai melaksanakan uji coba perdagangan karbon untuk PLTU batubara secara voluntary.
"Untuk pelaksanaan uji coba ini dilakukan melalui Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi Kategori C yaitu Penurunan dan Perdagangan Emisi Karbon di Sektor Pembangkit Listrik," ucap Munir.
