Terlepas relatif tingginya biaya investasi per kilowatt terpasang, panas bumi cukup kompetitif biaya per-kWh yang dihasilkannya karena tingginya faktor ketersediaan dan tanpa biaya bahan bakar.
"Kita sedang berjuang menurunkan emisi, sehingga 2050 nanti kita bisa me-nolkan emisi, bahkan mudah-mudahan negatif," katanya.
Baca Juga:
Peringatan Hari Hak Konsumen Sedunia 2025, ALPERKLINAS Himbau Semua Pelaku Usaha Junjung Tinggi Hak Kebutuhan Dasar Masyarakat
Masih di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar, Bambang Rianto mengakui, Jabar memiliki potensi EBT yang berlimpah, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
"Jabar memiliki banyak potensi energi primer, kecuali batu bara," kata Bambang.
Menurut Bambang, dalam upaya transisi energi dan program zero emisi, Provinsi Jabar sudah mengantongi rencana umum energi daerah (RUED). Hal ini menjadikan Jabar menjadi satu dari 10 provinsi di Indonesia yang sudah memiliki RUED.
"Ini seiring dengan rencana umum energi nasional yang sudah disusun pemerintah," imbuh Bambang.
Baca Juga:
Kembangkan Transportasi Rendah Karbon dan Ramah Disabilitas di Kawasan Mebidang
Bambang menerangkan, dalam RUED, sejumlah target sudah ditetapkan, di antaranya bauran EBT pada 2025 sudah mencapai 25 persen dan energi fosil seperti batubara 24 persen.
"Pada 2050 (bauran) EBT Jabar mencapai 28 persen, minyak bumi 16 persen, dan batubara 30 persen," terangnya.
Di sisi lain, lanjut Bambang, kesiapan Jabar dalam penyediaan EBT pada 2050 mencapai lebih dari 138MTOE dan listrik lebih dari 5000 (4.768 kwh) yang berasal dari berbagai sumber energi.
Berdasarkan data baseline energi primer ESDM Jabar, pasokan itu datang dari potensi geothermal atau panas bumi di Jabar yang mencapai 5.924 mega watt.
