WahanaListrik.com | Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini memecat Direktur Energi Primer PT PLN Persero.
Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Wanika menilai, sejatinya tidak hanya direksi PLN saja yang diganti, namun juga komisaris PLN.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Pasalnya kekurangan stok batu bara PLN merupakan kejadian luar biasa dan itu menjadi tanggung jawab bersama atau tanggung renteng direksi, termasuk komisaris.
Bahkan hingga muncul aturan larangan ekspor batu bara pada 1-31 Januari 2022, untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri.
“Jika kemudian Menteri BUMN mengganti salah satu direksi atau merombak susunan Direksi PLN itu agak baik. Tapi menurut saya pimpinan tertingginya juga harus diberi punishment, termasuk komisarisnya harus diganti. Karena komisaris itu kan pengawas, atau mengawasi. Jika hal itu terjadi, artinya komisaris tidak menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Dan kejadian itu menjadi tanggung jawab bersama, direksi dan komisaris. Kalau Menteri BUMN hanya memberhentikan direktur, maka prinsip tanggung renteng itu tidak jalan. Prinsip pengawasan tidak jalan,” papar Kardaya kepada media baru-baru ini.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan, selama ini PLN dan pemerintah selalu mengatakan kelebihan pasokan (surplus) batu bara, bukan kekurangan stok.
Tapi nyatanya, sejak pekan lalu muncul berita bahwa stok batu bara PLN mengkhawatirkan. Dengan kemungkinan akan terjadi blackout atau pemadaman, apakah pemadaman sebagian atau seluruhnya.
Terkait dengan pelarangan ekspor batu bara yang sejak pekan lalu terus menjadi pemberitaan, menurut Kardaya sejatinya hal itu tidak langsung disamaratakan atau diberlakukan untuk seluruh perusahaan batu bara.
