WahanaListrik.com | PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Surabaya Utara, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak dan Kejari Surabaya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Hal itu dilakukan dalam upaya mengamankan aset dan juga penyelesaian tagihan listrik
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Kerjasama tersebut dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Harris Hotel & Convention Gubeng Surabaya.
Dalam sambutannya seperti yang diberitakan Konsumenlistrik.com, Minggu (30/1/2022), Manajer UP3 Surabaya Utara Hamzah mengatakan, pihaknya menyambut baik kerjasama tersebut.
Dia menyebut, penandatanganan kesepakatan bersama dengan dua Kejaksaan ini sebagai upaya membantu instansinya dalam hal bantuan hukum.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
“Kegiatan rutin guna membantu PLN dalam hal pelayanan dan menjaga aset PLN,” kata Hamzah.
Senada dengan Hamzah, Manajer UP3 Surabaya Selatan Muh. Rizlani menyebut, kerjasama ini dapat membantunya dalam hal penagihan tunggakan listrik, baik rumah tangga, instansi pemerintah maupun swasta.
“Dengan adanya kerja sama ini dengan harapan dapat membantu PLN dalam hal pembayaran bulanan listrik,” ujarnya.
Sementara itu Kajari Surabaya, Anton Delianto dan Kajari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi dalam sambutannya mengatakan akan siap membantu PLN dalam menjaga aset dan membantu kelancaran pembayaran tagihan listrik.
Acara penandatanganan kerjasama ini diakhir dengan penyerahan cindera mata yang diberikan pihak PLN kepada Kajari Surabaya dan Kajari Tanjung Perak.
Terpisah, Kajari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi mengatakan, kerjasama tersebut untuk meningkatkan sinergitas dengan tujuan memperlancar koordinasi dan komunikasi, serta mempercepat dan mempermudah prosedur penyelesaian masalah.
“Selain itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta perang strategis dalam mengahadapi masa pandemi Covid-19 dan mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya terkait bidang perdata dan tata usaha negara,” jelasnya saat dikonfirmasi usai penandatanganan nota kesepakatan bersama.
Ruang lingkup dalam nota kesepakatan tersebut, lanjut Kajari Tanjung Perak, terdiri dari bantuan hukum, memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum atau legal opini dan tindakan hukum lain yang diatur dalam undang-undang.
“Tadi terkait dengan pengamanan aset dan persolan kelancaran pembayaran tagihan listrik. Peran Kejaksaan dalam kerjasama ini adalah sebagai Jaksa Pengacara Negara,” tandasnya mengakhiri. [tum/tio]
