Erick pun menilai, jangan sampai adanya keberadaan PLN Batubara justru membuat birokrasi pengadaan batu bara menjadi berkepanjangan. "Padahal kan bisa langsung ke pembangkit," tandas Erick.
Sebelumnya memang Menko Marinves, Luhut mengatakan bahwa ke depan pembelian batu bara PLN tidak bisa lagi melalui trader seperti halnya yang dilakukan oleh PLN Batubara itu. Sehingga, kondisi pasokan batubara PLN mengalami krisis seperti yanng terjadi saat ini.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Enggak ada [lagi lewat PLN Batu Bara]. PLN Batubara kita minta dibubarin," tegas Luhut, seperti dikutip Selasa (11/1/2022).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo angkat bicara, ia mengatakan bahwa, terkait wacana pembubaran PLN Batubara, sebagai perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Negara, PLN akan menjalankan keputusan Pemerintah selaku pemegang saham perseroan.
"Apapun keputusannya, concern kami yaitu menjaga pasokan batu bara terjamin dan listrik tersedia bagi masyarakat. Pemerintah tentunya memiliki kebijakan yang terbaik terkait pengelolaan batu bara," ungkap Darmawan
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Mengutip dari situs resmi PLN Batubara, perusahaan ini didirikan pada 11 Agustus 2008 dengan tujuan untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU milik PLN dan anak usaha dengan harga yang efisien.
PLN Batubara telah mempunyai lima sumber tambang batu bara melalui anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, serta mengembangkan kerja sama untuk trading batu bara.
Berdasarkan data perusahaan, PLN Batubara memiliki kepemilikan saham di pertambangan batu bara, antara lain:
- PT Jambi Prima Coal (JPC) 60%
- PT Bangun Persada Jambi Energi (BPJE) 80%
- PT Mahakarya Abadi Prima (MAP) 80%.
