“Untuk itu, saya minta seluruh pihak terkait bekerja secara simultan, seperti BPN agar dapat membantu mengurus masalah lahan agar lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Disnaker Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan untuk penyediaan tenaga kerja, dan persoalan perizinan akan kita fasilitasi," ujar Ansar, saat itu.
Ansar berulang mewanti-wanti soal lahan. Dia ingin memastikan urusan lahan nantinya clear, termasuk jika ada urusan dengan masyarakat.
Baca Juga:
Layanan Listrik Hijau PLN Bantu Petani Tambak Udang di Sulsel Hemat Biaya Operasional dan Tembus Pasar Ekspor
“Kemudian untuk masalah perizinan, supaya tidak ribet, klasifikasikan semua izin yang diperlukan, kemudian lakukan secara simultan," perintah Gubernur.
Ansar berharap, daftar persoalan secepatnya ada jalan keluar, sehingga investasi dapat bergulir di tahun 2022 sekaligus mengungkit kebijakan pemulihan ekonomi, khususnya penyerapan tenaga kerja lokal.
Iman Sugianto, perwakilan PT Pasir Panjang Nusantara memaparkan, secara garis besar teknologi dipakai dalam investasi nantinya.
Baca Juga:
Pemkab Trenggalek Jadi Inisiator Penggunaan Energi Bersih dengan REC PLN di Jatim
Kata dia, PT Eco Solar Energy berpengalaman menggarap PLTS.
"Proyek PLTS sudah dikerjakan antara lain di Korea Selatan di tiga lokasi, masing-masing berkapasitas 93, 100 dan 100 MW. Untuk Kepri, setelah melalukan survei di beberapa titik lokasi, sudah ditentukan di Tanjungpinang, tepatnya di FTZ Dompak," ungkap Imam.
Teknologi dipakai PLTS nantinya Energy Storage System (ESS). Sehingga PLTS tidak perlu gardu induk. Soal tenaga kerja, rencana merekrut tenaga lokal sebanyak 1.000-1.500 pekerja.
