WahanaListrik.com | Pemprov Jabar menggagas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Komunal untuk daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik dari PLN.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (ESDM Jabar) Bambang Rianto mengatakan satu tower PLTB ini akan cukup untuk menghasilkan listrik dengan daya 5,5 kilowatt atau satu tower akan cukup untuk menghasilkan listrik bagi lima sampai enam kepala keluarga (KK).
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
"Jadi memang PLTB Komunal itu salah satu kebijakan pak gubernur, kita menjalin kerja sama dengan suatu lembaga dari Inggris, Ryse dan Medco juga. Itu diinisiasi oleh pak gubernur, jadi pak gubernur ingin memberikan inovasi sekaligus pelayanan juga, percontohan karena beliau selain sebagai gubernur juga sebagai ketua ADPMET," ujar Bambang dalam 'Diskusi Media: Daya dan Langkah Energi Baru dan Terbarukan' di Bandung, Senin (20/12/2021).
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Jabar Slamet Mulyanto Sudarsono mengatakan, PLTB Komunal ini akan menjadi pilot project di Jabar, bahkan di tingkat nasional. Ia menyebut ada sejumlah daerah yang akan menjadi calon lokasi pembuatan PLTB Komunal ini.
"Kemarin baru kita cek lokasinya, yang pertama di daerah Walini, Ciwidey. Jadi memang niatnya adalah untuk percontohan tapi untuk kegiatan wisata, kemarin kita cek lokasi di Bogor, Desa Sukamakmur, satu lagi desa di sebelah baratnya. Ada datanya lebih rinci, masyarakat yang belum dapat listrik," ucapnya.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
"Itu untuk masyarakat yang belum ada listrik, karena PLN jaringannya belum masuk kita dorong melalui pembangkit skala kecil ini," kata Slamet menambahkan.
Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang mengatakan, saat ini masih banyak potensi energi di Jabar yang masih bisa digarap. Beberapa di antaranya adalah tenaga angin/bayu dan gelombang air laut.
"Terkait dengan perizinan dan peraturan dan kewenangannya ada di pusat. Kita sendiri berusaha membantu sesuai dengan kewenangan kita. Jadi perizinan yang sifatnya regional kita bantu," katanya.
