Masih kata Fahmy, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kebaikan harga BBM.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin.
Baca Juga:
Pengumuman! Harga BBM Pertamina Naik, Berlaku Mulai Hari Ini
Berdasarkan pernyataan Jokowi itu, kata Fahmy, sesungguhnya mengisyaratkan Jokowi tidak menaikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat karena pertaruhannya cukup besar.
"Memang beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun perlu diingat bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, elpiji tiga kilogram, dan listrik," jelas Fahmy.
Subsidi energi itu diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi mulai dari harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan inflasi. Per 31 Juli 2022 realisasi yang dikeluarkan atau cash out flow untuk subsidi BBM baru mencapai Rp88,7 triliun dan subsidi elpiji tiga kilogram (Kg) hanya Rp62,7 triliun.
Baca Juga:
Megawati: Naiknya Harga BBM Hasil Pertimbangan Matang
Menurut Fahmy, beban keuangan yang sebesar itu hanya disikapi enteng oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta kiloliter (KL).
Selain pengeluaran riil subsidi BBM atau cash out flow, lanjut Fahmy, ada juga tambahan pemasukan riil atau cash inflow pasar APBN akibat kenaikan harga komoditas ekspor yang meningkat.
"Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022, sesungguhnya tidak ada urgency menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," pungkasnya. [Tio]
