ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.
"Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Imbau Konsumen Percayakan Perbaikan dan Pemasangan Instalasi Listrik pada Ahlinya
Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.
"Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif," jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai komitmen dalam transisi energi, PLN telah mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.
Baca Juga:
Energi Hijau Jadi Primadona, PLN Siapkan Solusi untuk Klien Raksasa Dunia
Meskipun begitu, kolaborasi antar pemangku kepentingan memainkan peranan penting dalam mempercepat transisi energi.
Atas dasar itu, PLN menyambut baik kerja sama dengan ADB melalui skema ETM untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.
"Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi," ucap Darmawan.
