Tim kedua dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara bersama tim bea cukai, BPKP, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memeriksa langsung kondisi pelabuhan-pelabuhan ekspor di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera.
Pemeriksaan itu untuk mengetahui jumlah kapal beserta isinya.
Baca Juga:
RI Masih Impor BBM Jenis Bensin 20 Kilo Liter/Tahun, Tapi Bukan dari Timur Tengah
Menurut Arifin, ada ratusan tongkang dan puluhan kapal-kapal besar yang siap berlayar membawa batu bara ke luar negeri.
"Kalau kita lihat dari 600 juta ton batu bara yang diproduksi di dalam negeri, 40 persen yaitu 240 juta ton masuk ke dalam kategori spesifikasi yang dibutuhkan oleh PLN," ujar Arifin.
"Sedangkan pemakaian PLN rata-rata 10 juta ton per bulan, jadi sebetulnya ini akses volumenya banyak, tapi waktu itu memang sudah siap untuk dilempar ke pasar luar," tambahnya.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Sebut RI Butuh 8,6 Juta Ton LPG per Tahun
Pemerintah lantas menahan kapal-kapal logistik batu bara berdasarkan spesifikasi untuk meneruskan ekspor atau tahan.
Kemudian, pemerintah mengambil langkah untuk menjadwalkan ulang atau mengalokasikan ulang batu bara tersebut.
Berdasarkan pendataan pemerintah terdapat klasifikasi batu bara yang tidak masuk dalam spesifikasinya PLN.
