WahanaListrik.com | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD membeberkan tantangan yang akan dihadapi jajaran kementeriannya pada tahun 2022.
Salah satunya penyempurnaan UU Cipta Kerja.
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
“Pemerintah juga akan terus mencermati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, di mana pemerintah bersama unsur masyarakat akan menyempurnakan UU Cipta Kerja tersebut,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis (13/1/2022).
Mahfud melanjutkan tantangan yang patut dicermati terkait isu-isu berkaitan Papua. Pemerintah, lanjut dia, tetap fokus memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personel, aparat, maupun keuangan, untuk secara kolaboratif dan komprehensif membangun kesejahteraan masyarakat Papua.
“Terkait isu-isu Papua, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan dengan pendekatan kesejahteraan, sesuai amanat INPRES No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua," tuturnya.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
Dia mengatakan, agenda penting lainnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu (Pilpres dan Pileg) serentak pada tahun 2024. "Sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 perlu dipersiapkan yang baik dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,” kata Mahfud
Mahfud juga mengingatkan tantangan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah 11 kali berturut-turut diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan.
“Untuk itulah, Kemenko Polhukam harus senantiasa tanggap, siaga dan terus menerus meningkatkan perhatian dalam mengawal stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan," tandasnya. [Tio]
