WahanaListrik.com | Sekretaris Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS), Nong Darol Mahmada mendesak kepolisian bergerak cepat menangkap pelaku pengeroyokan terhadap sahabatnya Ade Armando.
Ade Armando babak belur dikeroyok sekelompok orang saat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR Jakarta pada Senin 11 April.
Baca Juga:
Dugaan Ujaran Kebencian Ade Armando soal DIY Mulai Diselidiki Polisi
Padahal, kata Nong Darol, dosen Universitas Indonesia (UI) itu datang berbaur dengan massa hanya untuk membuat konten YouTube.
Nong Darol menegaskan pelaku harus diadili atas perbuatannya membuat Ade babak belur.
Dia meminta pelaku disanksi berat.
Baca Juga:
Bila Tak Bisa Ikuti Aturan, Kaesang Persilakan Ade Armando Keluar dari PSI
"Saya, kami, meminta supaya aparat menangkap secepatnya pelaku penyerangan itu. Sekali lagi kami meminta agar pelaku kekerasan, penyerangan, pemukulan terhadap Bang Ade dan teman-teman di gerakan PIS itu ditangkap secepatnya dan diadili, dihukum seberat-beratnya," kata Nong Darol dalam konferensi pers virtual, Senin (11/4/2022).
Nong menjelaskan Ade Armando berbaur dengan massa demonstran di depan Gedung DPR bersama tim konten gerakan Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS).
Dia bilang momen demo di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta kemarin sengaja dikunjungi Ade dan tim untuk membuat konten PIS.
Nong menampik kedatangan Ade ke lokasi demo lantaran menyuarakan tuntutan yang sama dengan BEM SI.
Dia menegaskan Ade datang ke lokasi demo bukan untuk menolak penundaan pemilihan umum atau presiden tiga periode seperti yang disampaikan salah satu akun media sosial.
"Salah satu gerakan PIS itu membuat konten dan acara aksi tadi itu akan dijadikan salah satu konten untuk Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) gerakan. Jadi nggak benar yang dibilang oleh salah satu akun di medsos bahwa Bang Ade ikut-ikutan itu nggak benar, karena memang ada tujuannya untuk ikutan dalam aksi tadi siang," tandasnya.
Ade Armando diketahui menjadi sosok yang kerap membela kebijakan Presiden Joko Widodo dan menampik yang berseberangan dengan pemerintah. [Tio]
