Kartu Prakerja juga akan dipaparkan dalam konferensi UNESCO karena dianggap sebagai model yang berhasil dalam mempersiapkan angkatan kerja menghadapi tuntutan pekerjaan masa depan.
“Pemerintah Indonesia akan membagikan pengalaman tentang Program Kartu Prakerja ini kepada dunia di forum CONFINTEA VII yang diselenggarakan oleh UNESCO pada pertengahan Juni nanti di Maroko,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu.
Baca Juga:
Basuki: Penundaan Kenaikan Tarif Tol Akibat Pandemi, Tak Selalu Salah Pemerintah
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan Program Kartu Prakerja mampu memfasilitasi penerima Kartu Prakerja untuk beradaptasi dengan perubahan tren rekrutmen kerja yang sudah meninggalkan model paper-based.
Kini lowongan kerja, pengiriman CV, sertifikat keterampilan, wawancara, tes teknis, hingga onboarding pegawai baru maupun job fair banyak dilakukan secara online, kata Denni menambahkan.
“Dulu pelamar mencetak CV, melampirkan fotokopi sertifikat, masuk ke amplop, lalu dikirim ke kantor atau dititipkan ke satpam untuk diberikan ke HRD. Cara-cara seperti ini sudah banyak ditinggalkan,” katanya.
Baca Juga:
Sri Mulyani Sampaikan Perkembangan Perekonomian Indonesia 10 Tahun Terakhir
Denni menegaskan mekanisme online yang ditekankan di Prakerja untuk mengakselerasi literasi digital angkatan kerja di Tanah Air, sehingga bisa melamar pekerjaan lebih banyak dan kemungkinannya untuk mendapat pekerjaan menjadi lebih besar.
Sejak fitur rekomendasi pekerjaan dirilis di dashboard Prakerja, lebih dari 5.500 lowongan pekerjaan dapat diakses. Survei Manajemen Pelaksana menunjukkan 63 persen penerima kartu Prakerja yang melihat fitur rekomendasi pekerjaan ini dan melamar, dipanggil seleksi kerja.
Terkait dengan pujian dari berbagai lembaga internasional, Denni mengatakan bahwa ini disebabkan karena banyak pilar Sustainable Development Goals (SDG) yang disentuh oleh Program Prakerja, mulai dari adult learning, pemberdayaan perempuan, pengurangan ketimpangan, pengangguran, kemitraan multi-pihak hingga inklusi keuangan.
